JS NewsPlus - шаблон joomla Продвижение
Selamat datang di Web Site BPTP NTT __ Jln. Timor Raya Km. 32 Naibonat-Kupang-Nusa Tenggara Timur __ Tlp. 08113893766; PO BOX : 1022 Kupang 85000 __ email : bptp-ntt@litbang.pertanian.go.id

Media Sosial

 

"Dalam Lokakarya Membangun SDM Peternakan Sapi di Provinsi NTT Dalam Mendukung Swasembada Daging 2014"

Permasalahan klasik yang dihadapi oleh peternak khususnya petani peternak sapi di NTT adalah minimnya ketersediaan pakan di musim kemarau dan sebaliknya melimpah di musim hujan. Sehingga sangat dibutuhkan sebuah strategi yang mampu memecahkan permasalahan tersebut yang diantaranya dapat dicapai dengan teknologi pengawetan pakan. Namun untuk mendiskusikan secara mendalam mengenai strategi tersebut maka telah dilakukan sebuah lokakarya dengan topik kegiatan membangun SDM Peternakan Sapi di

; Acara lokakarya dibuka oleh protocol. Kegiatan lokakarya dilatarbelakangi karena provinsi NTT merupakan salah satu provinsi penghasil ternak sapi potong terbesar di Indonesia (urutan ke-4).

Hama belalang Kumbara menyerang tanaman pertanian di Desa Ponu, Kecamatan Boboki Anleu, Kabupaten Timor Tengah Utara, Nusa Tenggara Timur (NTT) sejak empat hari terakhir.

Bertempat di ruang kerja Bupati Sumba Barat, pada hari Kamis, 15 Desember 2011 telah dilakukan penandatanganan Nota Kesepahaman (MOU) kerja sama antara Pemda Kabupaten Sumba Barat dengan BPTP NTT (Badan Litbang Pertanian, Kementerian Pertanian RI). Penandatanganan MOU kerja sama ini langsung ditandatangani oleh Bupati Sumba Barat Jubilate Pieter Pandango, SPd. MSi. dan atas nama Kepala Badan Litbang Pertanian diwakili oleh Kepala BPTP NTT Ir. Amirudin Pohan, MSi.

Kita salut kepada Gubernur Frans Leburaya yang tanpa ragu menyatakan peternakan sebagai leading sector NTT. Sejarah masa lalu dan hasil kajian berbagai pihak --Kementerian Pertanian maupun sejumlah perguruan tinggi, terutama Universitas Nusa Cendana (Undana)-- menunjukkan, lahan kering di wilayah beriklim kering seperti NTT sangat cocok untuk ternak, khususnya sapi dan kerbau.
Penduduk kawasan yang rendah curah hujan ini sudah terbiasa turun-temurun beternak. Bagi orang NTT, ternak tidak saja bernilai ekonomis, melainkan juga bernilai budaya dan sosial. Hampir semua urusan adat melibatkan ternak. Status sosial seseorang diukur oleh ternak.
Dengan kondisi seperti ini, keputusan untuk mendorong peternakan sebagai leading sector pembangunan di NTT adalah kebijakan yang tepat. Jangan lagi ada keraguan untuk menempatkan peternakan sebagai sektor terdepan dalam menggerakkan perekonomian. Pemda perlu menunjukkan komitmen dan konsistensi dalam menggerakkan NTT sebagai lumbung ternak nasional. Ke depan, Indonesia tidak boleh lagi menjadi importir daging. Dengan jumlah penduduk yang terus membesar, impor daging oleh negeri berpotensi besar sebagai lumbung daging dunia seperti Indonesia adalah sebuah ironi. Saat ini, food security menjadi isu global paling krusial di samping energy security.
Dengan lahan yang luas, Indonesia justru harus mampu menjadi eksportir daging, tidak sekadar bersembada daging. Untuk mewujudkan tekad ini, Masterplan Percepatan dan Perluasan Pembangunan Ekonomi Indonesia (MP3EI) harus menjadi acuan. Koridor V --yang terdiri atas NTT, NTB, dan Bali-- ditetapkan sebagai wilayah peternakan, perikanan, dan pariwisata. Bersama Koridor IV (Sulawesi), dan Koridor VI (dua provinsi di Papua dan dua propinsi di Maluku) Koridor V merupakan lumbung pangan Indonesia. Ketiga koridor yang berada di Indonesia bagian timur ini menjadi harapan masa depan Indonesia akan kecukupan pangan.
Saat ini, produsen sapi dan kerbau terbesar bukan NTT, NTB, dan Bali, melainkan Jawa Timur. Memproduksi 4,7 juta ekor tahun 2010, Jatim mengontribusi 55% terhadap total produksi sapi dan kerbau Indonesia. Kontribusi sapi dan kerbau NTT hanya 11%, NTB dan Bali masing-masing 7%. Total kontribusi sapi dan kerbau dari Koridor V hanya 25% terhadap produksi nasional. Jika MP3EI hendak dijalankan konsisten, kontribusi sapi dan kerbau dari Koridor V harus di atas 50%, bahkan 60%.
Indonesia memiliki lahan kering 140 juta ha, namun baru 50 juta ha yang dipakai. Sebagian lahan kering belum dimanfaatkan optimal, sekitar 1,7 juta ha berada di NTT, provinsi beriklim kering yang dua dekade lalu masih tercatat sebagai penghasil terbesar sapi dan kerbau di Indonesia. Kini, populasi sapi dan kerbau NTT tinggal 960.000 ekor, di antaranya 650.000 adalah sapi.
Bila pemerintah serius mencapai swasembada daging, meraih predikat eksportir daging, dan sungguh-sungguh mengangkat NTT dari lumpur kemiskinan, produksi sapi NTT bisa ditingkatkan menjadi 5 juta ekor. Angka itu bisa dicapai jika satu juta keluarga NTT saat ini, masing-masing memelihara 5 ekor, angka minimal yang memenuhi skala ekonomi. Bagaimana merealisasikan harapan ini? Pertama, jika Bali memilih pariwisata sebagai leading sector, NTT dan NTB ditetapkan sebagai lumbung ternak. Gubernur NTT Frans Leburaya sudah mencanangkan peternakan sebagai leading sector. Keputusan ini sangat penting karena berbagai kebijakan lanjutan sangat tergantung pada sektor yang ditetapkan sebagai sektor utama.
Sejak terpilih menjadi gubernur tahun 2008, Frans Leburaya mencanangkan NTT sebagai provinsi ternak, jagung, cendana, dan koperasi. Ia pun meluncurkan jargon “anggur merah”: anggaran untuk meraih kesejahteraan rakyat. Hanya saja ternak tidak ditentukan sebagai leading sector. Posisi ini menyebabkan anggaran tidak dibelanjakan optimal untuk menggerakkan sektor peternakan. Dana pusat untuk pembibitan ternak, perawatan, pendampingan tidak sempat dijaring NTT. Semua dana untuk peningkatan populasi ternak jatuh ke Jatim dan Sulsel.
Kedua, perlu dilakukan sinkronisasi kebijakan hingga provinsi dengan kabupaten karena pemerintah yang langsung menguasai wilayah dan rakyat adalah para bupati. Tiga pulau besar di NTT --Timor, Sumba, dan Flores-- cocok untuk ternak sapi dan kerbau. Hanya satu-dua kabupaten yang leading sector-nya adalah perikanan dan pariwisata. MP3EI perlu dikopi ke level provinsi dan kabupaten. Dengan demikian, akan tercipta kesatuan gerak dari pusat hingga daerah. Pemda harus menyediakan regulasi dan iklim investasi yang baik dan tidak menghambat kegiatan bisnis. Tanah ulayat perlu diperjelas kepemilikannya agar bisa didayagunakan.
Ketiga, pemerintah daerah --di level provinsi dan kabupaten-- harus bekerjasama dengan perguruan tinggi setempat untuk menghasilkan sumber daya manusia yang mendukung sektor usaha yang hendak dikembangkan, menghasilkan penelitian dan kajian, dan berbagai model usaha yang bisa diterapkan di berbagai sektor, khususnya peternakan. Undana memiliki banyak tenaga ahli di bidang peternakan lahan kering, tanaman lahan kering, dan industri peternakan. Rektor Undana Frans Umbu Datta sudah menyatakan kesiapannya untuk bekerjasama dengan pemda mendukung sepenuh-penuhnya peternakan sebagai leading sector di NTT. Seminar tentang Peternakan Lahan Kering selama dua hari, Jumat (2/11) dan Sabtu (3/11) di Kupang yang digelar Undana dan harian ini merupakan bukti tingginya komitmen universitas negeri itu.
Keempat, pola inti-plasma yang diterapkan perusahaan sawit di Sumatera dan Kalimantan bisa dijadikan contoh. Pengusaha menengah dan besar dilibatkan dalam bisnis peternakan agar ada kepastian harga jual, bibit yang baik, biaya perawatan, dan industri pengolahan. Sukses perkebunan sawit juga ada kredit murah dari BI bernama Kredit Likuiditas Bank Indonesia (KLBI) dengan tingkat bunga di bawah bunga simpanan. Jika ada sistem pendanaan yang tidak memberatkan, bisnis ternak akan bertumbuh cepat.
Kelima, pemerintah pusat harus memberikan dukungan lebih nyata. Selain meningkatkan kualitas pendidikan, pemerintah pusat juga diharapkan memberikan bantuan dana untuk pembangunan infrastruktur, pembibitan, dan pelatihan. Ternak membutuhkan air dan inilah masalah besar NTT. Di mana-mana masyarakat dan ternak kesulitan air. Pemerintah diharapkan membiayai pembangunan embung, waduk, dan bendung untuk menampung air. Peternakan membutuhkan dukungan pakan dari kehutanan dan perkebunan. Semuanya membutuhkan air.
Pada tahap pertama, para petani membutuhkan bibit minimal 5 ekor per keluarga. Dengan asumsi satu bibit sapi Rp 5 juta, biaya pembelian 5 juta sapi sebesar Rp 25 triliun. Dana itu bisa berasal dari pemerintah dan swasta yang tertarik untuk investasi dengan dukungan kredit bank. PT Bank Mandiri Tbk sudah menyatakan dukungan kepada NTT untuk membawa kreditor.
Keenam, peternakan yang hendak dikembangkan adalah sebuah industri. Selain pembibitan dan penggemukan sapi di hulu, pemerintah NTT juga mendorong kegiatan hilir, mulai dari pemotongan hewan, ekspor daging beku, hingga industri pengolahan daging. NTT tidak saja mengekspor ternak hidup, melainkan juga sapi hasil olahan. Hasil penelitian Undana menunjukkan, investasi ternak masuk kategori quick yielding. Dengan investasi Rp 300 miliar di industri sapi, dalam satu tahun sudah bisa dihasilkan Rp 1 triliun.
Tahun lalu, Indonesia mengimpor daging beku 50.000 ton dan sapi hidup 500.000 ekor. Tidak ada yang salah dengan impor sapi dan daging beku untuk memenuhi kebutuhan nasional. Namun, membiarkan impor daging terus meningkat tanpa upaya nyata menutup defisit adalah sesuatu yang salah.
Berbagai manfaat ternak sudah terpapar di depan mata. Potensi besar NTT sebagai lumbung ternak tak terbantahkan. Masterplan sudah dibuat. Fokus pembangunan sudah ditetapkan. Masalah selanjutnya tinggal elaborasi lebih detil dalam program aksi, komitmen, dan konsistensi. (Suara Pembaruan)