JS NewsPlus - шаблон joomla Продвижение
Selamat datang di Web Site BPTP NTT __ Jln. Timor Raya Km. 32 Naibonat-Kupang-Nusa Tenggara Timur __ Tlp. 08113893766; PO BOX : 1022 Kupang 85000 __ email : bptp-ntt@litbang.pertanian.go.id

Media Sosial

 

Rapat Advokasi Kegiatan Penanganan Penyakit Hewan Menular Penyakit Mulut Dan Kuku (PMK) Provinsi Nusa Tenggara Timur

Dalam upaya mencegah menyebarnya Penyakit Mulut dan Kuku di Provinsi NTT, Gugus Tugas Pencegahan Penyebaran Penyakit Mulut dan Kuku Provinsi NTT dan perwakilan Gugus Tugas Kabupaten/Kota Se Nusa Tenggara Timur, bersepakat :

  1. Intruksi Gubernur 02/Disnak/2022 tanggal 16 Agustus 2022 tetap menjadi pedoman dalam lalulintas ternak dan produk ikutannya di NTT.
  2. Penolakan ataupun pemusnahan komoditas yang tidak sesuai dengan Intruksi Gubernur Nomor 02/Disnak/2022 diputuskan oleh Gugus Tugas berdasarkan regulasi yang ada dan dilaksanakan oleh Karantina Pertanian dan disaksikan oleh Gugus Tugas.
  3. Setiap bulan akan dilaporkan kegiatan satuan tugas PMK oleh Sekretaris Daerah Provinsi NTT sebagai Ketua Gugus Tugas kepada Gubernur NTT dan Ketua Satgas PMK Nasional.
  4. Komunikasi, koordinasi dan kolaborasi secara intens bagi semua anggota gugus tugas PMK Provinsi NTT dan Kabupaten/Kota untuk tetap mempertahankan NTT sebagai Provinsi bebas PNK.
  5. Segera ditetapkan Gugus Tugas PMK untuk Kabupaten Sumba Barat Daya dan Kabupaten Sabu Raijua serta Pejabat Otoritas Veteriner bagi Kabupaten Sumba Barat Daya, Sabu Raijua dan Kabupaten Kupang.
  6. Melakukan Stamping Out apabila ditemukan kasus suspect PMK untuk mengantisipasi menyebarnya virus PMK sesuai dengan kemampuan keuangan daerah.
  7. Komunikasi, informasi dan edukasi yang lebih massif lagi tentang penyakit mulut dan kuku kepada peternak, pelaku usaha, jasa pengurusan transportasi dan operator transportasi.
  8. Operasi terpadu di pintu-pintu masuk darat, laut, udara dan PLBN maupun dalam wilayah wajib melibatkan semua anggota gugus tugas.
  9. Pos anggaran pengendalian PMK yang dialokasikan lewat APBN agar dapat dialokasikan ke Provinsi NTT untuk tindakan pencegahan PMK.